4 Jabatan Eselon 2 Lowong, Pemkot Yogya Buka Lelang

YOGYA, Jogjaaja.com - Sebanyak 4 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkot Yogya dilelang, setelah mengalami kekosongan dalam kurun beberapa bulan terakhir.

Keempat jabatan yang dilelang meliputi, Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogya.

Kapala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Yogya, Dedi Budiono, mengatakan, sebanyak 20 pelamar pun ikut bersaing mengisi 4 formasi lowong tersebut. Dirinya merinci, 8 aparatur sipil negara (ASN) bersaing untuk janatan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 6 di Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, 3 di Dinas Damkarmat dan 3 di Badan Kesbangpol.

"Mekanisme lelang sampai terpilihnya Eselon 2 di 4 posisi tersebut, melalui beberapa tahapan yang harus diikuti peserta lelang," katanya, Senin (19/6/2023).

Pertama, seleksi administrasi yang berkaitan dengan persyaratan pangkat, golongan, masa kerja, batasan usia pensiun, hingga ijazah terakhir, di mana total 20 pelamar tersebut telah dinyatakan memenuhi syarat. Selanjutnya, peserta lelang masih harus mengikuti asesmen penilaian kompetensi pada 14-15 Juni, lalu tes penulisan makalah on the spot pada 23 Juni dan terakhir wawancara pada 26-27 Juni mendatang.

"Karena 28-29 Juni itu libur Iduladha, kemungkinan tanggal 30 Juni sudah ada hasilnya. Dalam artian, ya, hasil seleksi tim pansel sudah selesai," ujarnya.

Dijelaskan, panitia seleksi nantinya akan memilih 3 peserta terbaik di masing-masing formasi lelang untuk selanjutnya diserahkan kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Yogya, Singgih Raharjo. Ia mengungkapkan, struktur tim pansel pun tidak sepenuhnya berasal dari lingkup Pemkot Yogyakarta saja, lantaran diperkuat juga dari kalangan perguruan tinggi, Pemda DIY, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), serta masyarakat.

"Kalau 3 terbaiknya sudah terpilih, mekanismenya nanti diserahkan pada Wali Kota, untuk dipilih, siapa yang akan menduduki jabatan itu," ungkapnya.

Hanya saja, Dedi menjelaskan, setelah Pj Wali Kota menunjuk satu nama pun pejabat yang bersangkutan tidak bisa serta merta langsung dilantik dan mengisi formasi lowong itu. Bukan tanpa alasan, meski Pj Wali Kota memiliki hak prerogatif untuk menunjuk, proses penempatan serta pelantikannya harus memperoleh restu dari jajaran Kemendagri RI dan persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Setelah Pak Pj memilih 1 orang, nama-namanya kami kirimkan ke Kemendagri untuk mendapat persetujuan pelantikan, karena Pak Pj, kan, tidak bisa melantik pejabat tanpa seizin Kemendagri," terangnya.

"Makanya, lelang jabatan di Pemkot Yogya ini jadi kompleks, ya, karena sebelum pelantikan kami harus mengajukan izin ke Kemendagri dahulu, karena wali kotanya, kan, masih Pj sekarang," imbuh Dedi.

Lebih lanjut, ia pun memaparkan, 4 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemkot Yogya yang dilelang ini memang mengalami kekosongan dalam jangka waktu yang berbeda. Menurut Dedi, posisi yang paling lama mengalami kekosongan jabatan ialah Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang ditinggal Septi Sri Rejeki, sejak menjabat Kepala Disdukcapil.

• Pameran Attack on Titan: The Final Exhibition Akan Hadir di Jakarta
• Wuih.., Aldi Taher Pecahkan Harga Tiket Konser Termahal di Indonesia
• Nadiem Langsung Beri Kado Putri Ariani Beasiswa ke The Juilliard School New York

"Staf ahli itu yang paling lama, hampir setahun, ya. Kalau Kepala Dinas Perpustakaan dan Kerasipan, lalu Damkarmat dan Kesbangpol baru kosong beberapa bulan saja itu, belum terlalu lama," tandasnya. (Anz)