Basuki Pindah IKN Juli 2024, Dua Menteri Lain Ikut

JAKARTA, Jogjaaja.com  - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan telah siap pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur pada Juli 2024.

Tak hanya Basuki, dua menteri Kabinet Presiden Joko Widodo lainnya juga disebut ikut ke IKN. Kedua menteri tersebut yakni Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

"Rencananya Pak Menhub, Pak Menkes, beliau ingin bareng. Menkeu belum mungkin, tidak tahu ya," kata Basuki kepada wartawan saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024.

Lebih lanjut kata Basuki, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) sudah selesai dibangun sebanyak dua, termasuk yang akan ditempatinya. Ia memastikan semua proyek pengerjaannya akan selesai pada Juli 2024.

Setelah itu, proses kepindahan para Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN akan mulai dilakukan usai gelaran Upacara HUT RI 17 Agustus 2024 di sana. Basuki mengatakan hunian-hunian ASN akan dipergunakan terlebih dulu untuk petugas upacara.

Basuki berencana akan pergi ke IKN pada pekan depan dan mentargetkan, salah satu proyek krusial yaitu infrastruktur air minum bisa beroperasi Juli 2024.

Sedangkan untuk progres pembangunannya, Basuki menargetkan setidaknya 12 tower dari total 47 tower hunian ASN selesai Juli 2024. Dari total tersebut, sudah ada 9 tower yang topping off atau tutup atap sebelum Lebaran.

Sebelumnya, Basuki Hadimuljono menyebut, progres pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah mencapai 80% hingga saat ini.

Adapun dari total 36 unit RTJM tersebut sudah terdapat empat unit yang selesai dan sisanya tinggal pengerjaan finishing. Di mana dari total 12 tower hunian ASN, sebanyak 9 tower di antaranya sudah dilakukan topping-off sebelum libur Lebaran 2024 kemarin.

Adapun Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,24 triliun pada tahun ini. Rencananya, anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan hunian pekerja konstruksi, rumah tapak jabatan menteri serta hunian ASN, TNI dan Polri.