Dua Hal Ini Harus Terpenuhi Menuju Indonesia Emas 2045, Apa Itu?

YOGYA, Jogjaaja.com - Pencapaian visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan pembangunan inklusif yang berkeadilan dan berketahanan iklim. Pertumbuhan ekonomi yang pesat membawa tantangan berupa tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan sosial.

Direktur Sustainitiate, Ir Nazir Foead MSc menuturkan, visi Indonesia Emas 2045 mencakup visi berkeadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, bermartabat yang ditandai rekognisi hak azasi dan berkedaulatan, berkelanjutan untuk kesejahteraan anak cucu dan berketahanan iklim yang adaptif terhadap perubahan sekaligus mampu mengurangi emisi karbon (net zero).

• Menyorot Jumlah Makanan Terbuang Saat Perayaan Thanksgiving
• Ikut Pameran Medica 2023 Jerman, Alat Kesehatan Indonesia Raup Rp338,98 Miliar
• Flip Salurkan Bantuan Kemanusiaan untuk Palestina
• Pertumbuhan Ekonomi China Diprediksi 5,5 Persen di 2024

Menurut Nazir, perubahan iklim dapat mengganggu keberlanjutan pertumbuhan. Perubahan iklim menyebabkan frekuensi bencana hidrometeorologi kian meningkat, ketahanan pangan terancam karena ketersediaan air, kesehatan masyarakat berpotensi memburuk akibat panas ekstrim atau penyakit zoonotis. Kondisi diperparah dengan menurunnya tutupan hutan hingga setengah dalam 60 tahun terakhir. Sementara itu pertambahan penduduk Indonesia meningkat tiga kali lipat dalam kurun waktu yang sama.

"Keadaan ini perlu ditangani dengan bijak dari skala nasional hingga ke desa, sehingga daya dukung lingkungan bisa terjaga, terutama bagi generasi mendatang," terang Nazir dalam acara Media Briefing bertema 'Menuju Indonesia Emas yang Berkeadilan, Bermartabat, Berkedaulatan dan Berketahanan Iklim' di University Club (UC) UGM Yogyakarta, Jumat (24/11).

Narasumber lain Direktur Pengabdian Kepada Masyarakat UGM Dr dr Rustamaji MKes dipandu moderator Dr Budi Wardhana, Senior Associate Sustainitiate. Sebelumnya digelar seminar dengan tema yang sama, hasil kolaborasi antara Sustainitiate dan UGM.

Nazir mengatakan, reforma agraria bisa menjadi solusi melalui penataan aset kepemilikan tanah yang berkeadilan, menargetkan kelompok masyarakat dengan keterbatasan. Selain itu melalui intensifikasi memanfaatkan aplikasi ecological farming dan pelibatan petani tempatan serta ekstensifikasi di lahan terlantar. "Kebijakan fiskal dan ekonomi juga perlu diarahkan mendukung produk lokal," katanya.

Rustamaji mengatakan, syarat menjadi negara maju, salah satunya memiliki industri kuat yang didukung pendidikan/sekolah vokasi yang bermutu. Tak kalah penting industri yang dibangun harus melalui pemetaan, sehingga terwujud link and match antara kebutuhan industri dengan sumber daya manusia yang dihasilkan sekolah vokasi. "Tenaga kerja vokasional berperan vital dalam pembangunan, namun rasionya di Indonesia perlu ditingkatkan melalui kurikulum yang mendorong pertukaran informasi antara industri dengan institusi," ujarnya

Selain itu, kata Rustamaji, kolaborasi lintas generasi dapat menjadi solusi untuk mengembangkan UMKM melalui terobosan baru yang menyesuaikan perkembangan zaman. Sektor UMKM sendiri menyumbangkan 57% tenaga kerja nasional, sehingga perlu link and match dengan pendidikan. "Bonus demografi merupakan peluang produktivitas dan perlu diterapkan kebijakan pro natalis dan pemerataan penduduk untuk memperpanjang masa tersebut," pungkasnya.

Karena itu dibutuhkan penuntasan pembangunan infrastruktur ekonomi dan pemerataan pembangunan remasuk peluang pengembangan kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Misalnya pergeseran desa menjadi subjek pembangunan memerlukan sinkronisasi dari kementerian terkait.

• ASN DIY Wajib Netral dalam Pemilu, Sekda DIY Awali Penandatanganan Pakta Integritas
• Walau Rumit, Turkiye Berusaha Beli 40 Jet Tempur Typhoon Bekas
• Meneg BUMN Erick Thohir Ganti Dirut AP II Muhammad Awaluddin

"Bumdes berperan sebagai pengayom umkm yang sudah ada. Kata kuncinya adalah perencanaan oleh desa dan pendekatan partisipatif," katanya.