Kebijakan Sampah Berbayar Solusi Atasi Masalah Sampah di Yogyakarta

YOGYA - Selama ini, warga DIY tidak perlu merogoh kocek atas sampah yang mereka produksi. Kondisi ini, akhirnya membuat produksi sampah menjadi tinggi, karena tidak ada konsekuensi finansialatas sampah yang dihasilkan.

Untuk itu, penerapan sampah berbayar dinilai cocok untuk diterapkan. Hal ini penting untuk merespons persoalan sampah di DIY yang tak kunjung selesai, menyusul penuhnya kapasitas Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, sehingga pembuangan sampah ke TPST harus dijadwal.

Kepala Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH), UGM Pramono Hadi, mengusulkan soal kemungkinan sampah berbayar perlu diterapkan. Kebijakan ini perlu diakomodasi dalam bentuk peraturan daerah.

"Masyarakat perkotaan dipaksa membayar sejumlah uang sesuai volume atau berat sampah yang dibuang. Besarannya dihitung untuk proses pengelolaan sampah hulu-hilir dan kontribusi dari anggaran pemerintah, serta biaya transportasi,"; ucapnya, Selasa (1/11/2022).

Menurutnya, dampak finansial ini akan membuat masyarakat mau memikirkan sampah, terutama bagaimana cara berhemat dengan menekan produksi sampah. Jika ini bisa berjalan, selanjutnya edukasi terkait sampah bisa dilakukan.

Lebih lanjut, Pramono juga mengatakan, masyarakat bisa mulai memilah sampah untuk dilakukan komposting secara mandiri. Selain itu masyarakat juga bisa diajari kritis memilih belanja apa saja yang berpotensi menghasilkan sampah. Lalu diterapkan delik pidana bagi masyarakat yang membuang sampah ilegal. "Masyarakat dapat melaporkan kasus pembuangan sampah ilegal. Dengan demikian, masing- masing individu akan berusaha tidak nyampah, karena memiliki konsekuensi finansial," tuturnya.

Dia menjelaskan, pengelolaan sampah rumah tangga di Jogja, khususnya di perkotaan saat ini
belum memadai. Penanganan dari hulu ke hilir belum terintegrasi dengan baik. “Belum ada tanggung jawab kolegial secara spasial, dan juga hulu hilir,” Pramono memaparkan.

Bagi mereka yang penting sampah di lingkungan rumahnya bersih, dengan membayar petugas mengambil sampah dari rumahnya secara rutin. Terkait sampah mau dikemanakan tidak jadi kepedulian masyarakat. 

• Resmikan Gedung Inspektorat, Sri Sultan Dukung Pencegahan Korupsi
• Duh, Bisnis Paylater Dibayangi Lonjakan Kredit Macet
• Akhir Pekan Ini Akan Ada Festival Srawung Kampung di Kotagede, Berikut Informasi Lengkapnya

"Sementara pemerintah kewalahan mengelola sampah yang volumenya meningkat dan pengolahan di TPA tidak jelas. Tenaga terbatas dan anggaran terbatas," jelasnya. (Eff)