PPKM Darurat Tak Efektif Turunkan Kasus Covid-19, Ini Penyebabnya

SLEMAN, Jogjaja.com - Pemerintah memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga 25 Juli mendatang.

Pasca pelaksanaan PPKM Darurat pada 3-20 Juli lalu, epidemiolog UGM, Bayu Satria Wiratama, menilai bahwa penerapan PPKM darurat belum memberikan dampak penurunan jumlah kasus positif Covid-19.

“Belum terlihat penurunannya. Kalaupun turun diikuti jumlah tes yang turun juga,”kata Bayu Satria, Jumat (23/7).

Meski sempat terjadi penurunan, menurut Bayu, angka tersebut lebih disebabkan jumlah sampel yang dites menurun dan itu sudah diakui oleh pemerintah sendiri. Sementara persentase jumlah kasus positif cenderung stabil.

“Kalau jumlah yang dites turun otomatis jumlah kasus  turun juga. Bisa dilihat dari positivity rate yang cenderung stabil,”imbuhnya.

Tingginya kasus positif Covid-19 dalam dua bulan terakhir ini menurutnya tidak berhubungan dengan efek dari gencarnya program vaksinasi melainkan masyarakat yang abai dengan protokol kesehatan. “Bukan karena vaksinnya, karena vaksin aman dan tidak akan menyebabkan sakit Covid-19. Yang mungkin terjadi adalah pelaksanaannya yang tidak terkendali dan menyebabkan 5M tidak bisa dijaga,”katanya.

Jumlah kasus yang meningkat menurutnya kemungkinan sudah terjadi sejak lama, namun tidak terpantau karena jumlah testing yang masih minim. “Kita tidak pernah bisa cukup testingnya sehingga data yang ada itu tidak mencerminkan yang sebenarnya sehingga mungkin sekali di Juni sudah tinggi kasusnya, namun banyak yang masih undetected. Bahkan, diduga sejak Mei banyak kasus yang tidak terdeteksi sudah ada di masyarakat makanya bisa naik sangat tinggi di Juli,”ungkapnya.

Ia menyarankan agar pemerintah gencar melakukan program vaksinasi agar herd immunity segera tercapai. Namun, apabila laju vaksinasi harian masih rendah maka target bulan September untuk herd immunity di Jawa Bali akan sulit. “Laju vaksinasi harian kita masih sangat rendah. Kecuali kita bisa 2 juta sehari,”katanya.

Soal banyaknya kasus kematian pasien Covid-19 yang meninggal di rumah sakit dan isoman di rumah, Bayu mengatakan pemerintah perlu memperbanyak lagi lokasi dan tempat isolasi mandiri terpusat sehingga bisa terpantau dengan baik dan bisa diskrining lebih awal bagi mereka yang mengarah ke gejala yang lebih berat.

“Pasien dengan gejala berat bisa terpantau dengan baik,”pungkasnya.

Pendapat senada sebelumnya diungkapkan Epidemiolog UGM, dr. Riris Andono Ahmad, M.Ph., Ph.D., meminta Pemda DIY tegas dalam menerapkan PPKM Darurat.

Dengan implementasi secara serius dan tegas di lapangan, PPKM Darurat diharapkan bisa berjalan efektif dan memberikan dampak signifikan menurunkan lonjakan kasus Covid-19 di DIY serta berkontribusi dalam menekan angka Covid-19 nasional.

“Tujuan PPKM kan menurunkan mobilitas. Jadi, penerapannya harus tegas, pembatasan mobilitas harus ketat, tapi saat ini implementasinya tidak cukup kuat menekan mobilitas,” terangnya, Rabu (14/7)

Ia menyampaikan penurunan mobilitas masyarakat DIY selama pemberlakuan PPKM Darurat sejak 3 Juli 2021 belum signifikan. Dengan kata lain angka penurunan mobilitas masyarakat DIY masih rendah.

“Dari Google Traffic, sebelum PPKM yang tinggal di rumah ada sebanyak 15%, lalu saat PPKM meningkat jadi 20%. Dengan begitu hanya ada penambahan 5% saja dan angka ini tidak cukup untuk menekan penularan Covid-19. Setidaknya perlu 70% dari populasi membatasi mobilitas baru punya dampak besar,”paparnya.(*)