Selain Haryadi Suyuti, Inilah Daftar Kepala Daerah yang Terkena OTT KPK

YOGYA, Jogjaaja.com - Mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus suap pada Kamis (2/6/2022) kemarin.

Melalui pernyataan resminya, Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa selain menangkap Haryadi, pihaknya juga mengamankan beberapa pihak yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi suap.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa Haryadi bersama sejumlah pejabat lain saat ini telah dibawa ke Jakarta untuk dimintai keterangan.

Penangkapan Haryadi Suyuti dalam OTT KPK menambah panjang daftar kepala daerah yang ditangkap komisi antirasuah tersebut.

Sejak awal 2021 hingga bulan Juni 2022 saja, total ada selusin kepala daerah yang telah diamankan KPK.
Selain Haryadi, berikut ini daftar kepala daerah yang terjerat OTT KPK.

Nurdin Abdullah (Gubernur Sulawesi Selatan)

Kepala daerah pertama yang terjerat OTT di tahun 2021 adalah Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Dia resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 28 Februari 2021 lalu.

Nurdin diduga terlibat kasus suap terkait pengadaan barang, jasa dan pembangunan infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Dia diduga menerima uang 2 miliar rupiah dari kontraktor untuk memuluskan sejumlah proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan.

Novi Rahman Hidayat (Bupati Nganjuk)

Berselang dua bulan, komisi antirasuah kembali menangkap kepala daerah. Kini, Bupati Nganjuk Novi Rahman yang terkena OTT pada 10 Mei 2021.

Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait pengisian jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten.
Berdasarkan sejumlah informasi yang diperoleh, Novi mendapatkan uang dari masing-masing camat dengan jumlah yang berkisar antara 10-15 juta rupiah, bahkan paling besar 150 juta rupiah.
 

Puput Tatriana Sari (Bupati Probolinggo)

Penangkapan Bupati Propolinggo Puput Tatriana Sari oleh sejumlah media disebut sebagai ‘kemenangan masyarakat Probolinggo’. Bagaimana tidak, memang sejak lama Kabupaten Probolinggo dipimpin oleh dinasti keluarga Puput.

Perempuan ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 31 Agustus 2021 atas kasus jual beli jabatan kepala desa.

Budhi Sarwono (Bupati Banjarnegara)

KPK menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada 3 September 2021 lalu.

KPK menetapkan Budhi bersama Kedy Afandi yang berasal dari pihak swasta sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah 2017-2018.

Budhi ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menerima fee sebesar Rp2,1 miliar atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara.

Andu Merya Nur (Bupati Kolaka Timur)

Pada bulan yang sama, kepala daerah lain yang terjerat OTT ialah Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur. Andi ditangkap pada 21 September 2021 lalu bersama bersama Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur Anzarullah.

Berdasarkan pernyataan resmi KPK, Andi dan Anzarullah ditangkap atas kasus korupsi dana hibah BNPB dengan nilai sekitar 26,9 miliar rupiah.
Dodi Reza Alex Noerdin (Bupati Musi Banyuasin)

Pada 16 Oktober 2021, KPK menangkap Dodi Reza beberapa ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin.

Penangkapan tersebut diduga terkait dengan rencana proyek yang diadakan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Rahmat Effendi (Wali Kota Bekasi)
 

Memasuki tahun 2022, KPK kembali menangkap kepala daerah. Wali Kota Bekasi Rahmad Effendi ialah kepala daerah pertama yang terjerat OTT di tahun 2022.

Rahmat, atau yang akrab disapa Pepen ini ditangkap pada 5 Januari 2022 dalam kasus suap lelang jabatan serta pengadaan barang dan jasa.
 

Abdul Gafur Mas'ud (Bupati Penajam Paser Utara)

Hanya berselang sepekan, KPK menagkap kepala daerah calon ibu kota RI Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud.

Abdul Gafur tertangkap bersama Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis atas kasus suap proyek pembangunan jalan.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin

Kasus ini bisa dibilang ‘OTT paling viral’. Bagaimana tidak, selain terjerat kasus korupsi, Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin juga akhirnya terjerat kasus lain: eksploitasi dan perbudakan manusia, hingga jual beli satwa liar.

Adapun, untuk OTT sendiri, Terbit Rencana ditangkap pada 18 Januari 2022 atas kasus suap. Menurut keterangan resmi pihak kepolisian, Terbit Rencana sempat kabur, meski kemudian menyerahkan diri pada Polisi.

Ade Yasin (Bupati Bogor)

Berselang tiga bulan, tepatnya pada 27 April 2022, KPK kembali melakukan OTT di Jawa Barat. Dalam OTT ini, komisi antirasuah berhasil menangkap Bupati Bogor Ade Yasin.

Ade ditangkap atas kasus suap terkait pengurusan audit laporan keuangan di pemerintahan Kabupaten Bogor.

Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy

Bulan lalu, tepat 14 Mei 2022, KPK menetapkan Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy sebagai tersangka atas kasus korupsi terkait persetujuan prinsip pembangunan sejumlah gerai minimarket di Kota Ambon pada tahun 2020. (Eff)