Sri Mulyani Rilis Kerangka Panduan ESG, Begini Isinya

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meluncurkan Kerangka Kerja dan Environmental, Social, and Governance (ESG) untuk dukungan dan fasilitas pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur.

Dalam sesi Policy Dialogue antara Menteri Keuangan dan Resident Representative UNDP Indonesia, Menkeu menyampaikan bahwa kebijakan ESG ini akan menjadi panduan yang jelas untuk seluruh pemangku kepentingan proyek infrastruktur, terutama mengenai peran dan tindakan yang perlu diambil untuk memastikan proyek infrastruktur tersebut memenuhi aspek ESG dan berkelanjutan.

“Implementasi ESG tidak hanya sekali dilakukan dan berhenti, namun ini akan menjadi awal dari perjalanan yang akan terus diperbaiki untuk menuju pembiayaan yang hijau dan berkelanjutan sebagaimana komitmen Indonesia yang menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan G20” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis, Minggu, 13 November 2022.

Menteri Keuangan menambahkan, manfaat dari penerapan ESG ini dalam pengelolaan proyek infrastruktur akan membantu para pemangku kepentingan untuk patuh terhadap regulasi dan standar lingkungan yang berlaku, meningkatkan dampak positif dari pembangunan infrastruktur, membuka akses terhadap pembiayaan yang lebih luas, dan juga meningkatkan penerimaan publik terhadap pembangunan proyek tersebut.

Implementasi ESG akan dilakukan secara bertahap hingga 2025 dengan skema pada infrastruktur di sektor perumahan dan sumber daya air yang dimulai pada 2022.

Implementasi awal ini akan melewati berbagai peninjauan sehingga dapat menjadi ruang perbaikan maupun peluang implementasi dalam produk dukungan pembiayaan infrastruktur yang lebih luas.

Adapun implementasi ESG merupakan salah satu tindak lanjut agenda infrastruktur G20 Presidensi Indonesia dalam infrastruktur berkelanjutan dan Quality Infrastructure Invesment.

• Ahli Toksikologi Ungkap Penggunaan Vape Tidak Picu Gangguan Ginjal Akut
• Agar Subsidi BBM Tepat Sasaran, YLKI Desak Perpres Nomor 191/2014 Diamandemen
• Saham Blibli Resmi Melantai di Bursa, Alami Kelebihan Permintaan 4 Kali

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan, hal ini juga menjadi kebijakan implementasi ESG pertama kali yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pembiayaan infrastruktur.

“Inisiatif ini juga mencerminkan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan, resilient, inklusif, dan transparan di Indonesia, terutama pada bidang pembiayaan infrastruktur,” tutup Luky.